Berita Terkini

93

KPU Kab Bima Raih Penghargaan IPP Nasional

Capaian membanggakan ditorehkan KPU Kabupaten Bima di tingkat nasional. KPU Republik Indonesia menobatkan KPU Kabupaten Bima sebagai satker dengan Indeks Partisipasi (IPP) tertinggi. Penghargaan diserahkan dalam acara Launching Indeks Partisipasi Pilkada di Jakarta, Sabtu (18/10).  KPU Kabupaten Bima merupakan satu diantara 4 KPU Kabupaten di Provinsi NTB yang meraih penghargaan, 3 diantaranya meraih penghargaan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP). Tiga KPU kabupaten/kota yaitu KPU Kabupaten Bima, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dan KPU Kabupaten Lombok Tengah dengan kategori Participatory pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 dari KPU RI.  Sementara itu KPU Kota Mataram meraih penghargaan sebagai KPU Kabupaten/Kota yang telah mendokumentasi pembelajaran Pilkada tahun 2024. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi NTB, Agus Hilman di akhir kegiatan Peluncuran Indeks Partisipasi Masyarakat tahun 2024. Berikut Score yang diraih oleh KPU kabupaten/kota se NTB dalam peluncuran IPP:  1. Bima 79,07 kategori participatory  2. Sumbawa Barat 78,55 ketegori participatory  3. Lombok Tengah 78,26 ketegori participatory  4. Sumbawa 74,02 kategori engagement  5. Lombok Timur 72,85 kategori engagement  6. Kota Bima 72,06 kategori engagement  7. Lombok Utara 71,51 kategori engagement  8. Dompu 71,05 kategori engagement  9. Lombok Barat 70,66 kategori engagement  10. Kota Mataram 65,04 kategori engagement. #KPUMelayani #KPUKabupatenBima


Selengkapnya
62

KPU Kabupaten Bima Ikuti Sosialisasi Program dari PT Taspen Mataram

Bima, Senin (13/10) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima mengikuti kegiatan sosialisasi program dari PT Taspen (Persero) Cabang Mataram yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Bima. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bima. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait berbagai layanan dan manfaat program yang diselenggarakan oleh PT Taspen, seperti jaminan pensiun, tabungan hari tua, serta layanan kesejahteraan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui kegiatan ini, diharapkan para pegawai KPU Kabupaten Bima dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta Taspen, serta memanfaatkan layanan yang telah disediakan dengan optimal.


Selengkapnya
94

KPU Kabupaten Bima Ikuti Rapat Evaluasi Tata Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan

KPU Kabupaten Bima mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Tata Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jum’at (10/10) ini diikuti dari kantor KPU Kabupaten Bima. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sehingga proses distribusi logistik ke TPS dapat berlangsung lebih efisien, tepat waktu, dan akuntabel. Dari KPU Kabupaten Bima, kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bima, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL), serta staf bagian KUL. Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU dapat memperkuat koordinasi, melakukan perbaikan sistem distribusi, serta memastikan kesiapan logistik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang.


Selengkapnya
81

Rapat Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Bima

Bima, 8 Oktober 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, dan dihadiri oleh seluruh staf sekretariat beserta jajaran komisioner. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bima menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen, melainkan perubahan nyata dalam pola kerja, pelayanan, serta budaya organisasi. “Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Bima. Komitmen dan kerja sama seluruh pegawai menjadi kunci keberhasilan pembangunan zona integritas ini,” ujar Ady Supriadin. Rapat ini juga membahas capaian kegiatan yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut, serta langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di setiap unit kerja. Dengan terlaksananya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Bima semakin solid dan konsisten dalam membangun budaya kerja berintegritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Selengkapnya
72

KPU Kabupaten Bima Ikuti Evaluasi Pengelolaan Arsip dan Implementasi Aplikasi Srikandi se-NTB

Bima, 7 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima mengikuti kegiatan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan dan Penataan Arsip serta Implementasi Aplikasi Srikandi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-NTB. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris KPU Provinsi NTB, Mars Anshori Wijaya, S.IP., M.M. Dalam sambutannya, Mars Anshori menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga jejak administrasi dan sejarah perjalanan bangsa. “Kita harus menjaga, menata, dan memelihara arsip yang ada, karena di dalam arsip tersimpan sejarah perjalanan bangsa ini,” ujar Mars Anshori. “Perlu ada kesadaran kita semua untuk rutin mengelola dan menata arsip, karena hal ini merupakan bagian penting dari tata kelola kelembagaan yang baik,” tambahnya. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan KPU RI, Rizki Indah Susanti, yang memberikan arahan terkait kebijakan pengelolaan arsip di lingkungan KPU. Sementara itu, materi teknis disampaikan oleh Tatit Dwiwiarti Santoso, selaku Kasubbag Persuratan dan Arsip KPU RI. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan KPU dapat semakin optimal dalam melakukan penataan arsip, baik konvensional maupun elektronik, serta meningkatkan implementasi Aplikasi Srikandi sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem administrasi perkantoran KPU.


Selengkapnya
69

KPU Kabupaten Bima Gelar Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

Bima – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, pada Kamis (2/10/2025) bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima. Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin, didampingi anggota KPU. Hadir pula Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima beserta staf, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima. Dalam pleno tersebut, KPU Kabupaten Bima menyampaikan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah pemilih laki-laki: 193.423 Jumlah pemilih perempuan: 199.832 Total pemilih: 393.255 orang Pemilih tersebut tersebar di 191 desa pada 18 kecamatan di Kabupaten Bima. Rapat pleno juga menjadi ruang diskusi antara KPU dengan pihak terkait. Bawaslu Kabupaten Bima memberikan masukan agar KPU melibatkan pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data pemilih, sehingga dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan. Bawaslu juga mengusulkan agar data potensial yang masuk ke KPU dirincikan dengan kronologi jelas sehingga lebih transparan. Sementara itu, BPS Kabupaten Bima menekankan pentingnya koordinasi dengan KPU dalam pemutakhiran data, sehingga data kependudukan yang digunakan dapat lebih sinkron dan saling mendukung. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Bawaslu, BPS, dan Dukcapil dalam rangka menjaga akurasi data pemilih serta memastikan hak pilih masyarakat tetap terjamin dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. #kpukabupatenbima #KPUMelayani


Selengkapnya